-->

Pengertian Dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik

Pengertian Dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik
Pengertian Dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik
Pengertian dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik - Akuntansi dipahami sebagai produk kemajuan budaya dalam suatu organisasi. Menilik dari sejarahnya, akuntansi mulai dikenal dalam transaksi organisasi perdagangan. Fakta ini mengindikasikan bahwa pembahasan mengenai organisasi sektor publik perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum penguraian topik akuntansi sektor publik itu sendiri.
Kajian perihal organisasi ektor publik biasanya mulai dilakukan dari sisi manajemen. Dalam pengembangannya, kajian tersebut telah memasuki wilayah aksara frase "sektor Publik". Pemahaman sektor publik lebih ditempatkan pada suatu wilayah di luar pemerintahan ditambah dengan wilayah pemerintahan itu sendiri. Peristilahan "hutang sektor Publik" dan "permintaan dukungan sektor publik" menjadi bahan yag menarik dari kajian politik dan ekonomi. Dari sis kebijakan publik, sektor publik lebih dipahami sebagai kenaikan pajak, birokrasi yang berlebihan, pemerintahan yang besar, dan nasionalisasi versus privatisasi. Dalam arti luas, frase "sektor Publik" diartikan sebagai metode manajemen negara. Sedangkan dalam arti sempit, sektor publik diinterpretasikan sebagai pungutan oleh negara.
Dalam perkembangannya, banyak sekali perspektif mulai bermunculan dan intrvensi disiplin ilmu mulai terasa. Akibatnya, definisi frase sektor publik mulai diartikan dari banyak sekali disiplin ilmu yang umumnya berbeda satu dengan yang lain (Kaufman dalam bastian). Perbedaan sudut pandang politik, manajemen publik, sosiologi, hukum, ekonomi, dan akuntansi telah menjadikan pengembangan ilmu manajemen sektor publik. Intervensi multidisiplin  telah membawa banyak sekali metodologi gres ke kajian manajemen sektor publik, menyerupai gender, politik ekonomi, ekuitas, akuntabilitas, hak asasi, dan entitas/ organisasi. Selain itu, dalam praktiknya definisi organisasi sektor publik di Indonesia ialah organisasi yang memakai dana masyarakat, seperti:

  • Organisasi pemrintah pusat
  • organisi pemerintah daerah
  • organisi parpol dan LSM
  • organisasi yayasan
  • organisasi pendidikan dan kesehatan
  • organisasi tempat peribadatan, mesjid, gereja, kuil, vihara.
Advertisement