Dari banyak sekali kupasan seminar dan lokakarya, pemahaman sektor publik sering diartikan sebagai aturan aksesori pemerintah yang mengakumulasi “utang sektor publik” dan “permintaan tunjangan sektor publik” untuk suatu tahun tertentu. Artikulasi ini dampak dari sudut pandang ekonomi dan politik yang selama ini mendominasi perdebatan sektor publik. Dari sisi kebijakan publik, sektor publik dipahami sebagai tuntutan pajak, birokrasi yang berlebihan, pemerintahan yang besar dan nasionalisasi versus privatisasi. Terlihat jelas, dalam artian luas, sektor publik disebut bidang yang membicarakan metoda administrasi negara. Sedangkan dalam arti sempit, diartikan sebagai pembahasan pajak dan kebijakan perpajakan. Dari banyak sekali sebutan yang muncul, sektor publik sanggup diartikan dari banyak sekali disiplin ilmu yang umumnya berbeda satu dengan yang lain.
Sejarah Akuntansi Sektor Publik
Sejarah organisasi sektor publik bergotong-royong sudah ada semenjak ribuan tahun yang lalu. Dalam bukunya, Vernon Kam (1989) menjelaskan bahwa praktik akuntansi sektor publik bergotong-royong telah ada semenjak ribuan tahun sebelum masehi. Kemunculannya lebih dipengaruhi pada interaksi yang terjadi pada masyarakat dan kekuatan sosial di dalam masyarakat. Kekuatan sosial masyarakat, yang umumnya berbentuk pemerintahan – organisasi sektor publik ini, sanggup diklasifikasikan dalam:
- Semangat kapitalisasi (Capitalistic Spirit).
- Peristiwa politik dan ekonomi (Economic and Politic Event).
- Inovasi teknologi (Technology Inovation).
Aspek Filosofi Sektor Publik
Pendekatan filosofi yang ada di sektor publik ialah customer approach, market concept, individualism and self reliance, purchaser/provider split, contarct culture, performace orientation, kompensasi dan kondisi yang fleksibel. Pilihan-pilihan akan filosofi tersebut akan menimbulkan perbedaan di dalam kebijakan publik. Salah satu referensi yaitu perubahan dari masa orde gres kepada masa reformasi dikala ini, dari sentralisasi kepada desentralisasi, sosial ke mendekati pasar dan birokrasi ke lebih penghargaan konsumen.
Definisi Akuntansi Sektor Publik
Dari banyak sekali buku Anglo Amerika, akuntansi sektor publik diartikan sebagai prosedur akuntansi swasta yang diberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik. Dari banyak sekali buku usang terbitan Eropa Barat, akuntansi sektor publik disebut akuntansi pemerintahan. Dan diberbagai kesempatan disebut juga sebagai akuntansi keuangan publik. Berbagai perkembangan terakhir, sebagai dampak penerapan daripada accrual base di Selandia Baru, pemahaman ini telah berubah. Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat. Akuntansi dana masyarakat sanggup diartikan sebagai: “… prosedur teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat”. Dari definisi diatas perlu diartikan dana masyarakat sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat - bukan individual, yang biasanya dikelola oleh organisasi -organisasi sektor publik, dan juga pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Di Indonesia, akuntansi sektor publik sanggup didefinisikan: “… prosedur teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”.
Penerapan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia
Salah satu bentuk penerapan teknik akuntansi sektor publik yaitu di organisasi BUMN. Pada tahun 1959 pemerintahan orde usang mulai melaksanakan kebijakan-kebijakan berupa nasionalisasi perusahaan abnormal yang ditransformasi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tetapi sebab tidak dikelola oleh manajer profesional dan terlalu banyaknya ‘politisasi’ atau campur tangan pemerintah, menimbulkan perusahaan tersebut hanya dijadikan ‘sapi perah’ oleh para birokrat. Sehingga sejarah kehadirannya tidak mengatakan hasil yang baik dan tidak menggembirakan. Kondisi ini terus berlangsung pada masa orde baru. Lebih bertolak belakang lagi pada dikala dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 wacana fungsi dari BUMN. Dengan memperhatikan beberapa fungsi tersebut, konsekuensi yang harus ditanggung oleh BUMN sebagai perusahaan publik yaitu menonjolkan keberadaannya sebagai agent of development daripada sebagai business entity. Terlepas dari itu semua, bahwa keberadaan praktik akuntansi sektor publik di Indonesia dengan status aturan yang terang telah ada semenjak beberapa tahun bergulir dari pemerintahan yang sah. Salah satunya yaitu Perusahaan Umum Telekomunikasi (1989).
Advertisement